Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai rangkaian kecelakaan kapal penumpang yang terjadi di perairan Indonesia menunjukkan masih lemahnya sistem keselamatan pelayaran nasional. Ia meminta pemerintah segera mengevaluasi tata kelola transportasi laut untuk mencegah bertambahnya korban.
Huda menyampaikan penilaian tersebut pada Selasa (4/8/2026). Menurut dia, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena Indonesia memiliki wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.
Komisi V DPR RI Akan Memanggil Kemenhub
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi V DPR RI berencana memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan sejumlah pihak terkait. Huda ingin pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran sekaligus memastikan masyarakat mendapat perlindungan saat menggunakan transportasi laut.
Selain itu, Huda meminta Kemenhub menjalankan audit keselamatan secara menyeluruh dan independen terhadap armada kapal penumpang serta perusahaan pelayaran yang beroperasi di Indonesia.
Audit tersebut perlu memeriksa kelaikan kapal, kesiapan alat pemadam kebakaran, penerapan prosedur evakuasi, serta keakuratan manifest penumpang. Ia menyoroti dugaan ketidaksesuaian data penumpang dalam kasus KLM Nurul Salsa.
Menurut Huda, manifest kapal tersebut mencatat 45 penumpang, sedangkan jumlah orang yang berada di kapal diduga melebihi 70 orang. Ia menilai praktik semacam itu dapat meningkatkan risiko ketika kecelakaan terjadi.
Kecelakaan Kapal Kembali Menelan Korban
Huda juga menyoroti jumlah korban meninggal dan hilang dalam sejumlah kecelakaan kapal yang terjadi dalam waktu berdekatan. Ia menilai negara harus memastikan keselamatan warga yang menggunakan moda transportasi laut.
Sebelumnya, KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Sumenep. Kapal tersebut mengangkut 271 orang. Insiden itu menewaskan lima orang dan membuat 41 orang masih dalam pencarian berdasarkan informasi dalam laporan tersebut.
Selain itu, KLM Nurul Salsa tenggelam di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, pada 26 Juli 2026. Kecelakaan tersebut menyebabkan empat orang meninggal dunia dan 14 orang hilang.
Rangkaian insiden itu mendorong Huda meminta pemerintah memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran. Ia berharap evaluasi menyeluruh dapat memperbaiki sistem sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut nasional.