Buntut Kecelakaan Maut Tol Krapyak, Izin Operasional Bus Cahaya Trans Dibekukan

Kemenhub Membekukan Izin Operasional Bus Cahaya Trans Usai Kecelakaan Maut Tol Krapyak

Kementerian Perhubungan Menjatuhkan Sanksi kepada PO Cahaya Trans

Kementerian Perhubungan membekukan izin operasional PT Cahaya Wisata Transportasi atau PO Cahaya Trans setelah kecelakaan maut di simpang susun exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah. Insiden yang terjadi pada Senin dini hari, 22 Desember 2025, tersebut menewaskan 16 penumpang dan melukai 12 orang lainnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyatakan sanksi dijatuhkan karena perusahaan melanggar ketentuan penyelenggaraan angkutan umum. Kemenhub menetapkan pembekuan izin selama 12 bulan berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 23 Tahun 2026.

Kemenhub Mengungkap Pelanggaran dalam Pengoperasian Bus

Aan menjelaskan hasil pengawasan dan klarifikasi menemukan sejumlah pelanggaran serius. PO Cahaya Trans tidak melaporkan perubahan kepengurusan, mengoperasikan armada yang tidak sesuai dengan jenis pelayanan dalam izin, serta menjalankan kendaraan dengan izin penyelenggaraan yang telah kedaluwarsa.

Selain itu, perusahaan dinilai lalai dalam pengoperasian kendaraan sehingga memicu kecelakaan fatal. Bus bernomor polisi B 7201 IV terguling di jalan menikung Tol Krapyak saat membawa penumpang, dengan kondisi kendaraan mengalami kerusakan parah.

Kemenhub Mewajibkan Perbaikan Sistem Keselamatan Perusahaan

Selama masa sanksi, Kemenhub mewajibkan PO Cahaya Trans memperbarui perizinan berusaha dan Kartu Pengawasan. Perusahaan juga harus mendaftarkan seluruh armada melalui sistem Online Single Submission serta menyusun dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

Aan menegaskan seluruh kewajiban tersebut harus diselesaikan maksimal tiga bulan sejak izin berusaha terbaru diterbitkan. Perusahaan juga wajib melaporkan hasil perbaikan langsung kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Kemenhub Mengancam Pencabutan Izin Jika Sanksi Diabaikan

Kementerian Perhubungan menyiapkan sanksi lanjutan berupa pencabutan izin angkutan antarkota antarprovinsi dan bus pariwisata apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban. Aan menegaskan pemerintah akan menindak tegas setiap perusahaan angkutan umum yang melanggar aturan demi keselamatan penumpang.

Kemenhub berharap kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh operator bus untuk mematuhi regulasi dan mengutamakan keselamatan dalam setiap operasional.