beritakecelakaan.id – Selama September 2025, tercatat tiga kecelakaan bus TransJakarta yang mengguncang publik. Kasus pertama terjadi 6 September di Jalan Raya Minangkabau, Setiabudi, Jakarta Selatan. Bus menabrak sebuah toko hingga menimbulkan kerusakan serius. Kecelakaan kedua terjadi 18 September di depan RSUD Tarakan, Gambir, Jakarta Pusat. Insiden ini melibatkan bus TransJakarta dan sebuah truk. Keesokan harinya, kecelakaan ketiga terjadi di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Bus menabrak kios, rumah, dan kendaraan warga. Sebanyak enam orang mengalami luka, termasuk sopir, penumpang, serta masyarakat sekitar. Rangkaian insiden ini memicu kritik keras dari DPRD DKI Jakarta. Mereka menilai perlu evaluasi serius terhadap pengelolaan transportasi publik terbesar di ibu kota.
DPRD Tekankan Rekrutmen Sopir dan Pengawasan
Anggota Komisi B DPRD DKI, Nur Afni Sajim, menegaskan masalah tidak boleh dianggap musibah biasa. Ia menyebut pengawasan manajemen masih lemah, terutama soal rekrutmen sopir. Menurutnya, pernah terjadi kasus sopir terdaftar resmi, namun yang mengemudi orang lain. Kondisi itu jelas berbahaya. Ia menekankan perlunya verifikasi identitas ketat dan pelatihan yang memadai. Sopir bus publik harus memiliki keterampilan, disiplin, serta tanggung jawab penuh terhadap keselamatan penumpang dan pengguna jalan. DPRD meminta TransJakarta dan mitra operator bertindak tegas agar kejadian serupa tidak berulang.
Dorongan Inovasi Teknologi dan Evaluasi Armada
Anggota DPRD DKI lainnya, Dwi Rio Sambodo, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem perekrutan dan sertifikasi sopir. Ia mengusulkan sertifikasi ulang bagi sopir yang pernah terlibat kecelakaan. Menurutnya, teknologi dapat meningkatkan keselamatan. Fitur seperti Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) mampu memberi peringatan dini ketika kendaraan keluar jalur. GPS dan event recorder juga bisa memantau kecepatan serta perilaku sopir secara real time. Selain faktor manusia, kondisi armada harus diperhatikan. Pemeriksaan rutin terhadap rem, ban, dan mesin wajib dilakukan. Ia juga menyoroti pentingnya peremajaan bus agar standar keamanan terus terjaga.
Solusi Konkret untuk Tingkatkan Keamanan
Komisi C DPRD DKI melalui Kenneth menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas utama. Ia meminta manajemen membatasi jam kerja sopir agar tidak kelelahan. Menurutnya, kelelahan sering menjadi penyebab utama kecelakaan. DPRD juga menuntut koordinasi lebih erat dengan Dinas Perhubungan serta kepolisian. Perbaikan marka jalan, rambu, dan CCTV pada setiap koridor dianggap sangat penting. Kenneth mendorong manajemen membuka komunikasi dengan publik. Transparansi membuat masyarakat percaya bahwa perbaikan benar-benar dilakukan. Ia menekankan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman adalah hak warga. TransJakarta perlu membuktikan komitmen itu dengan langkah nyata di lapangan.